PPID - STMM

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
1	Daftar Informasi Publik Tahun 2017	Sekretariat Jenderal	Akses
2	Daftar Informasi Publik Tahun 2018	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
3	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
4	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018	Sekretariat Jenderal	Akses
5	Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
6	Data Statistik Semester-1 Tahun 2017	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
7	Data Statistik Semester-2 Tahun 2017	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
8	Data Statistik Semester-1 Tahun 2016	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
9	Data Statistik Semester-1 Tahun 2015	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
10	Data Statistik Semester-2 Tahun 2015	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
11	Data Statistik Semester-1 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
12	Data Statistik Semester-2 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
13	Data Statistik Semester-1 Tahun 2013	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
14	Data Statistik Semester-2 Tahun 2013	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
15	Grafik Perkembangan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2013	Sekretariat Jenderal	Akses
16	Rekapitulasi Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
17	Rekapitulasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Negara	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
18	Rekapitulasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Negara	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
19	Buku Saku Data dan Tren TIK Tahun 2014	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
20	Data dan Statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
21	Persyaratan Teknis Perangkat Encoder	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
22	Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Troposcatter	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
23	Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Kontak	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
24	Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
25	Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
26	Persyaratan Teknis Perangkat Integrated Receiver/Decoder	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
27	Persyaratan Teknis Perangkat Router	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
28	Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol Television	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
29	Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
30	Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
31	Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
32	Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation - Synchronous Digital Hierarchy	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
33	Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader)	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
34	Persyaratan Teknis Alat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
35	Persyaratan Teknis Alat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
36	Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
37	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
38	Perubahan atas Permen Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
39	Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
40	Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link dengan Sistem Digital Hybrid	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
41	Persyaratan Teknik Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
42	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
43	Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
44	Satu Juta Domain, E-Cantik, Data Pengguna Internet, Keamanan Informasi , Tanda Tangan Digital, Pendaftaran Nama Domain	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
45	Izin Frekuensi, Izin Radio dan TV, Uji Perangkat Telekomunikasi, Sertifikasi Alat Elektronik	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
46	Aduan Konten	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
47	Pendaftaran Sistem Elektronik, Sertifikasi Perangkat	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
48	1000 Startup Digital	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
49	Desa Broadband Terpadu	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)	Akses
50	PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
51	Registrasi Domain ID	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
52	Agenda Badan Publik Agustus 2016	Sekretariat Jenderal	Akses
53	Agenda Badan Publik September 2016	Sekretariat Jenderal	Akses
54	Agenda Badan Publik Oktober 2016	Sekretariat Jenderal	Akses
55	Agenda Kerja Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017	Sekretariat Jenderal	Akses
56	Agenda Kerja Menteri Komunikasi dan Informatika Semester I Tahun 2018	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
57	Laporan dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2017	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
58	Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
59	Daftar Hasil Penelitian	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
60	Buku Putih Tahun 2016	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
61	Buku Putih Tahun 2014	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
62	Buku Putih Tahun 2015	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
63	Buku Putih Tahun 2013	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
64	Buku Putih Tahun 2012	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
65	Daftar Hasil Penelitian 2010	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
66	Daftar Hasil Penelitian 2011	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)	Akses
67	Daftar Hasil Penelitian 2016 Pertama	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
68	Daftar Hasil Penelitian 2016 Kedua	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses
69	Buku Saku Data dan Tren TIK Tahun 2014	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
70	Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
71	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
72	Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia Presiden RI	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
73	Tim Koordinasi Telekomunikasi Indonesia	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
74	Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
75	Tim Koordinasi Telekomunikasi Indonesia	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
76	Pengelolaan Komunikasi Publik	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
77	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
78	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
79	Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu	Sekretariat Jenderal	Akses
80	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negera Republik Indonesia	Sekretariat Jenderal	Akses
81	Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negera Republik Indonesia	Sekretariat Jenderal	Akses
82	Nilai-Nilai Kementrian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
83	Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
84	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
85	Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 Tahun 2017	Sekretariat Jenderal	Akses
86	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
87	Unit Pemberatasan Pungutan Liar	Inspektorat Jenderal	Akses
88	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
89	PP no. 5 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perum Pos dan Giro Menjadi Persero	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
90	Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Rangka Indonesia National Single Window	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
91	Tunjungan Jabatan Fungsional Pranata hubungan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
92	PP NO. 27 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Departemen Perhubungan	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
93	Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol to the universal postal convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
94	Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
95	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
96	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam kerangka Indonesia National Single WIndow	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
97	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran	Sekretariat Jenderal	Akses
98	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Sekretariat Jenderal	Akses
99	PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
100	PP No.28 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
101	PP No. 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
102	PP No. 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
103	PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Akses
104	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Akses
105	Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Akses
106	PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
107	PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang	Sekretariat Jenderal	Akses
108	PP No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Departemen Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
109	PP No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
110	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Akses
111	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
112	Produk Peraturan/Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
113	Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Daerah	Sekretariat Jenderal	Akses
114	Percepatan, Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
115	Kerja Sama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Yang Berkelanjutan	Sekretariat Jenderal	Akses
116	Kerja Sama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Serta Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Perek	Sekretariat Jenderal	Akses
117	Percepatan Pemberian Izin Investasi Bagi Penanaman Modal Di Bidang Infrastuktur Dalam Sektor Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
118	Sinergitas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan	Sekretariat Jenderal	Akses
119	Pencegahan Dan Penanganan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Industri Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
120	Sosialisasi, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Sekretariat Jenderal	Akses
121	Pengembangan Sektor Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Sekretariat Jenderal	Akses
122	Pembangunan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika Pada Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Jenderal	Akses
123	Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Kawasan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Akses
124	Informasi Layak Anak	Sekretariat Jenderal	Akses
125	Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
126	Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
127	Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
128	Pembangunan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika Pada Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Jenderal	Akses
129	Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
130	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyebaran Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sekretariat Jenderal	Akses
131	Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
132	PP No. 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
133	PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
134	PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI	Akses
135	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses
136	PP No. 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Persero	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
137	Data Inventaris Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	Akses

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen

No	Judul	Unit Kerja	Informasi/ Dokumen
138	Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses
139	Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal	Akses

Informasi Publik Setiap Saat

1. Daftar Informasi Publik

2. Pedoman Pelaksanaan Anggaran

3. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan

4. Data Statistik Bidang Komunikasi dan Informatika

5. Informasi Layanan Pendaftaran, Sertifikasi dan Perijinan Bidang Komunikasi dan Informatika

6. Agenda Kerja Pimpinan Unit Kerja

7. Laporan Pelayanan Informasi Publik

8. Ringkasan Pelanggaran Dalam Pengawasan Internal dan Laporan Penindakan

9. Daftar Hasil Penelitian

10. Informasi Peraturan, Keputusan dan Kebijakan

11. Surat-Surat Perjanjian

12. Syarat-Syarat Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika

13. Data Inventaris/Aset

14. Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

15. Laporan Ringkasan Pelanggaran Pengawasan Internal dan Laporan Penindakan

16. Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)